DRAMA PARA ELIT SOAL FREEPORT
"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men."
Beberapa waktu ini kita disajikan tontonan pertarungan antara ketua DPR Setya Novanto dan Menteri ESDM Sudirman Said terkait kasus pencatutan nama Presiden pada rekaman pertemuan Setya Novanto dengan pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin. Bila dilihat dengan kasat mata publik akan melihat bagaimana Setya Novanto selalu berusaha berkelit dari kasus tersebut dengan bantuan para “temannya” yang ada di Majelis Kehormatan Dewan. Di sisi lain Sudirman Said sebagai pelapor justru diperlakukan bak tersangka yang duduk di bangku persakitan. Negara ini menjadi sangat ramai dan hampir semua orang ikut berkomentar tentang kasus yang sedang berjalan tersebut.
Sebenarnya masalah dengan Freeport jauh lebih besar daripada masalah tersebut. Pada tahun 1936 Jean Jaques Dozy menemukan di Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Papua. Pada laporan penelitiannya yang diterbitkan tahun 1939 disebutkan tembaga di gunung ini tak perlu susah-susah digali, tinggal meraup, karena berada di atas tanah dan juga terdapat emas di gunung tersebut. Namun laporan itu diabaikan karena perang dunia kedua, barulah pada tahun 1960 Freeport ingin mengali gunung tersebut ketika Papua masih dibawah kekuasaan Belanda. Harapan tersebut kemudian sirna ketika Papua masuk ke NKRI pada tahun 1962 dan sikap anti asing Soekarno membuat Freeport tidak bisa beroperasi Papua. Hingga akhirnya ketika Soeharto menjadi presiden Freeport mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1967 dengan royalti bagi Indonesia sebesar 1% untuk emas dan perak dan 1,5-3,5% untuk tembaga dimana kontrak berakhir pada tahun 1997, namun pada 1991 sudah diperpanjang kembali hingga tahun 2021. Kini UU No. 4 Tahun 2009 mengatur bahwa perpanjangan kontrak baru boleh dilaksanakan 2 tahun sebelum kontrak habis. (Kajian Lengkap dapat dibaca di bit.ly/KajianFreeportBEMFTUI)
Masalah perpanjangan kontrak inilah yang menyebabkan pertemuan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin pada tanggal 8 Juni 2015 terjadi. Pada pertemuan tersebut Maroef mengatakan pengusaha Riza Chalid meminta saham PT Freeport sebesar 20% untuk dibagikan kepada Presiden Joko Widodo sebesar 11% dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar 9%, sementara Setya Novanto meminta 49% saham proyek pembangkit listrik tenaga air di Timika, Papua untuk memuluskan perpanjangan Freeport. Hal inilah yang akhirnya membuat Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke MKD. Namun bila disisi lain terdapat surat dari Kementrian ESDM tertanggal 7 Oktober 2015 yang dilayangkan ke Chairman Freeport McMoran, James Robert Mofett terkait perpanjangan kontrak Freeport. Ketika ditanyakan kepada Sudirman Said beliau mengatakan surat tersebut sudah atas sepengetahuan Presiden yang pada hari sebelumnya 6 Oktober 2015 sudah bertemu Chairman Freeport McMoran di Istana Negara yang juga membahas hal tersebut. Hal ini menjadi janggal karena terkesan pemerintah sudah menyetujui perpanjangan Freeport yang seharusnya baru dibahas pada tahun 2019. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan ada pihak dipemerintahan yang menjanjikan perpanjangan Freeport. Seharusnya saat ini Indonesia menyiapkan untuk ikut mengolah tambang Freeport pada 2021. Hal yang membuat makin janggal adalah rekaman yang beredar dalam percakapan tersebut direkam sendiri oleh Maroef Sjamsoeddin yang mengatakan rekaman ini untuk laporan keperusahaan. Dimana Maroef Sjamsoeddin merupakan mantan wakil ketua Badan Intelejen Negara(BIN) yang mengetahui banyak rahasia negara.
BEM FTUI
Line : @lhybob
